Terkait aksi pemberian kartu kuning kepada
Presiden Joko Widodo di tengah acara Dies Natalis oleh Ketua BEM Zaadit Taqwa,
Universitas Indonesia (UI) resmi menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi.
Pantauan TribunWow.com, hal
tersebut disampaikan oleh Kepala Humas UI Rifflely Dewi Astuti.
Meski
demikian, UI tidak akan memberikan sanksi kepada Zaadit dan akan membinanya
agar semakin berilmu dan memiliki karakter yang baik.
"Kami segenap pimpinan Universitas
Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada civitas academika Universitas
Indonesia dan juga seluruh undangan yang hadir dalam acara tersebut, termasuk
Presiden Indonesia Joko Widodo.
Pada dasarnya
sikap kritis itu adalah sesuatu yang harus kita bangun di kalangan mahasiswa,
karena mereka merupakan penerus bangsa.
Namun yang
kami sesalkan, sebagai pendidik, yang bersangkutan tidak menyampaikan
kekritisannya pada waktu dan tempat yang tepat," kata Rifflely dikutip
akun YouTube @beritasatuTV yang
diunggah pada Selasa (6/2/2018).
Sebelumnya, pada Senin (5/2/2018), Rektor
Universitas Indonesia meminta maaf secara resmi kepada Presiden Jokowi melalui
jumpa persnya.
Video
permintaan maaf tersebut mendapat beragam komentar dari netizen.
@Sarwati Indah: Mahasiswa
selonong boy kapan di kirim ke kab.asmat bu?!.
@Kiswatul Jannah: Tolong
Bu, si Zadiit dididik agar menjadi mahasiswa yg bertaqwa.
@Adhe Putri: Maaf". Nnti yh di ulang lgi. Bgi
pelajaran Pak. Ayo secepat nya bw tuh org" yg bisanya ngomong doank Ke
Papua. Biar ketua BEM UI n anggota nya tau. Gmn rs nya blusukan k Papua.
Seperti
yg telah di lakukan Bpk. Jokowi 3 kli dlm setahun.
Mau
trkenal tpi koq ending nya mau cri sensasi doank. Bljr je yg bener. Biar jdi
Dokter beneran. Terus bisa donk jdi Dokter relawan k Papaua. Itu baru jempol.
Mahasiswa koq sikap nya kyak
gtu. Hmmzz.. gkd sopan" nya. Gk menghargai pengorbanan Bpk. Jokowi selama
neh.
@lucia hana: Suruh
tuch mahasiswa2 UI menyelesaikan tugas PKL dan KKN di Papua khususnya di
pedalaman suku Asmat biar jd intelektual muda yg cerdas tdk modal omdol ....
Omong doang.
Diberitakan
sebelumnya, pemberian kartu kuning Zaadit Taqwa menuai kontroversi dalam
publik.
Sebagian
mendukungnya dan sebagian lagi menghujatnya.
Di luar hal
tersebut, Presiden Jokowi telah mengajak Zaadit untuk ke Asmat agar mengetahui
kondisi lapangan di sana.
Akan tetapi
permintaan tersebut ditolak oleh Zaadit dengan alasan tidak ingin menggunakan
fasilitas atau biaya negara.
1. Terkait gizi buruk di Papua untuk segera
diselesaikan oleh pemerintah karena lokasi kejadian luar biasa campak dan gizi
buruk di Kabupaten Asmat, merupakan bagian dari Indonesia.
"Kami
ingin mau dipercepat penyelesaiannya karena sudah lama dan sudah banyak
korban," ucapnya.
2. Plt atau
penjabat gubernur yang berasal dari perwira tinggi TNI/Polri.
"Kita tidak pingin kalau misalnya
kembali ke zaman orde baru, kita tidak pengen ada dwifungsi Polri, dimana
Polisi aktif pegang jabatan gitu (gubernur) karena tidak sesuai dengan UU
Pilkada dan UU Kepolisian," papar Zaadit.
3. Persoalan Permenristekdikti tentang
Organisasi Mahasiswa (Ormawa) karena dapat mengancam kebebasan berorganisasi
dan gerakan kritis mahasiswa. (*)
